Anggota Komisi X DPR Laila Istiana menegaskan, pemerintah hendaknya tidak membedakan kondisi sekolah di Indonesia Timur  dan Indonesia Barat tetapi hendaknya mengutamakan renovasi sekolah-sekolah yang rusak berat terlebih dahulu,  setelah itu baru yang rusak sedang dan ringan.

Demikian  dikemukakannya ketika bersama Tim Komisi X DPR meninjau SMPN 22 Pontianak dan SMKN 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (21/10/2016).

Berdasarkan informasi, konon terdapat 125.000 sekolah baik  sekolah dasar maupun menengah di Indonesia yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan yang mana kurang adanya perhatian dari pemerintah.

“Ini kondisi di kota, di desa terutama di NTT masih banyak yang rusak berat dan memperihatinkan , maka dari itu Panitia Kerja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Sarpras Dikdasmen) Komisi X DPR RI dibentuk agar ada pengawasan dari DPR RI untuk bantuan sekolah-sekolah di Indonesia” kata politisi yang akrab di panggil Laila ini.

Dalam kunjungan ini ditemukan adanya atap kelas ruang yang bocor, jalan lantai koridor yang miring, tembok yang retak dan beberapa konstruksi bangunan yang sudah memperihatinkan. “Tetapi permasalahannya adalah data Dapodik itu valid atau tidak? Mereka bilang rusak tetapi tidak rusak, mereka bilang bagus tetapi rusak, jadi harus ada update setiap tahunnya dan kita dorong pemerintah supaya tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu untuk hal-hal yang berhubungan dengan rehabilitasi sekolah” tambah Politisi F-PAN ini.

“Seharusnya pemerintah memprioritaskan pembangunan  SD dan SMK dengan baik agar tercapainya pembangunan nasional yang tepat guna” kata Kepala Sekolah Redy Lumban Toruan. Seharusnya SMK dibangun mengarah ke prioritas pembangunan nasional jangan sampai tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di lapangan. (chas,mp)/foto:chasbi/iw.